Habiburokhman juga mengingatkan bahwa reformasi Polri adalah proses panjang yang melibatkan budaya kerja, mekanisme internal, dan hubungan institusi dengan masyarakat. Mengaitkan keberhasilan reformasi dengan pergantian Kapolri, kata dia, bisa menyesatkan publik dan mengaburkan tujuan utama reformasi, yaitu membangun Polri yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kritik Oposisi di nilai Tidak Tepat
Kritik Oposisi di Nilai Tidak Tepat oleh Habiburokhman karena lebih menekankan pada pergantian individu daripada pembenahan institusi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri membutuhkan pendekatan yang sistematis, termasuk perbaikan mekanisme pengawasan, budaya kerja internal, dan kualitas layanan publik. Menyederhanakan reformasi hanya pada aspek personal di anggapnya tidak mencerminkan upaya perbaikan yang sesungguhnya.
Beberapa tokoh oposisi, termasuk mantan pejabat dan akademisi, menyatakan bahwa pergantian Kapolri adalah kunci keberhasilan reformasi. Namun, Habiburokhman menilai pernyataan itu tidak tepat dan cenderung tendensius. Ia menekankan bahwa reformasi tidak bisa di sederhanakan hanya pada perubahan personal, melainkan harus melihat perbaikan institusional secara menyeluruh, termasuk mekanisme pengawasan, budaya kerja internal, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Habiburokhman, menekankan pergantian Kapolri dalam wacana publik justru menciptakan narasi salah kaprah. Padahal, data menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini, Polri telah menunjukkan penurunan tingkat represifitas aparat dan peningkatan respons terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa reformasi institusi tetap berjalan, meski tanpa pergantian pimpinan.
Peran Kapolri dalam Reformasi
Peran Kapolri dalam Reformasi, menurut Habiburokhman, sangat strategis dalam menentukan arah perubahan di tubuh institusi Polri. Kapolri berfungsi sebagai pemimpin yang menginisiasi kebijakan, mengawasi program internal, dan mendorong penerapan budaya kerja profesional serta transparan. Habiburokhman menekankan bahwa keberhasilan reformasi tidak semata di tentukan oleh pergantian jabatan, tetapi oleh kualitas langkah-langkah yang di jalankan untuk memperkuat institusi secara menyeluruh.
Habiburokhman menegaskan bahwa Kapolri memiliki peran penting dalam mempercepat reformasi melalui kebijakan dan program internal. Keberhasilan reformasi lebih ditentukan oleh langkah-langkah strategis yang di lakukan dalam membangun budaya kerja yang profesional dan transparan. Pergantian Kapolri, menurutnya, bukanlah ukuran mutlak keberhasilan reformasi.
Selain itu, ia menekankan bahwa kewenangan untuk mengangkat atau mencopot Kapolri adalah hak konstitusional Presiden. Oleh karena itu, tekanan dari pihak oposisi atau publik terkait pergantian Kapolri tidak seharusnya memengaruhi proses reformasi yang sedang berjalan. Habiburokhman mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada program reformasi yang nyata daripada bersikap reaktif terhadap wacana pergantian pejabat.
Habiburokhman menegaskan, keberhasilan reformasi Polri tidak bergantung pada pergantian Kapolri. Fokus utama seharusnya pada penerapan program nyata, penguatan budaya kerja profesional, dan peningkatan transparansi institusi. Dengan pendekatan ini, reformasi dapat berjalan efektif dan mendapat kepercayaan publik, tegas Habiburokhman.